X PKn - Tata Susunan Aturan Hukum

Tata Susunan Aturan Hukum berdasarkan :
	Tap MPR no. XX tahun 1966	Tap MPR no III tahun 2000	Pasal 7 UU no 10 tahun 2004
1	Lampiran II TAP MPRS No. XX tahun 1966adalah sebagai berikut, Bentuk - Bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia: · UUD RI 1945 · Ketetapan MPR · Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang · Peraturan Pemerintah · Keputusan Presiden, dan; Peraturan Pelaksanaan lainnya: · Peraturan Menteri · Instruksi Menteri	Sedangkan pada TAP MPR No. III tahun 2000 ; Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan; 1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 3. Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 5. Peraturan Pemerintah 6. Keputusan Presiden 7. Peraturan Daerah	Sedangkan pada pasal 7 Undang – undang No. 10 tahun 2004 ; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang - Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah. Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur; b. Peraturan Daerah kabupaten/ kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama bupati/ walikota; kabupaten/ kota c. Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.